Aksi Iklim Perlu Pertimbangkan Kondisi Dan Aspirasi Daerah

Aksi Iklim Perlu Pertimbangkan Kondisi Dan Aspirasi Daerah

Dalam memenuhi komitmen Indonesia kepada Kesepakatan Paris, aksi perubahan iklim perlu

mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah dan mendengarkan aspirasi daerah.

Demikian

salah satu catatan penting yang disampaikan Mahawan Karuniasa, Direktur Environment Institute

dalam Indonesia Environment Talks 2020 Seri ke 3 yang dilaksanakan dalam jaringan.

Kegiatan

dilaksanakan pada Selasa, 9 Juni 2020, bekerjasama dengan WRI Indonesia serta Jaringan Ahli

Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia Network), membawa pesan utama

Build Back Better.

Pembicara lain yang hadir dalam acara tersebut yaitu Nur Masripatin, Penasehat

Senior Menteri LHK, Hageng Suryo Nugroho, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, dan Tjokorda

Nirarta Samadhi Direktur WRI Indonesia.

Komitmen reduksi gas rumah kaca Indonesia sebesar 0,83 Giga ton CO2 ekuivalen dengan

kemampuan sendiri dan 1,08 Giga ton CO2 ekuivalen dengan kemitraan internasional pada tahun

2030.

Diprediksikan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 mencapai 2,87 Giga ton CO2 ekuivalen

jika tanpa tindakan nyata.

Apabila dibagi rata untuk 34 provinsi, maka masing-masing provinsi

memilik jatah reduksi emisi sebanyak 24,5 mega ton CO2 ekuivalen dengan kemampuan sendiri,

dan 31,8 mega ton CO2 ekuivalen dengan kemitraan internasional.

Tentu saja hal ini tidak dapat

diterapkan karena kondisi daerah yang berbeda-beda, bahkan dapat menghentikan kegiatan sosial

dan ekonomi jika emisi provinsinya mendekati angka tersebut.

Solusinya adalah perlu adanya pertimbangan kondisi daerah, baik aspek lingkungan, sosial, dan

ekonominya serta kesepakatan pemangku kepentingan pada aspek tersebut.

Oleh karena itu

masing-masing daerah akan berbeda target-target aksi iklimnya, dan hal ini memunculkan konsep

bottom up.

Menurut Mahawan, terdapat tiga pendekatan bottom up aksi iklim daerah, khususnya

mitigasi gas rumah kaca, pertama pendekatan ekonomi.

Diperkirakan jatah emisi pada tahun 2030

sekitar 100 ton CO2 ekuivalen per satu miliar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sedangkan dengan pendekatan sosial, diperkirakan jatah emisi pada tahun 2030 sekitar 6 ton CO2

ekuivalen/jiwa penduduk Indonesia.

Pendekatan lainnya, adalah pendekatan karbon netral, dimana

jatah emisi tidak melampaui kemampuan penyerapan karbon oleh ekosistem daratan dan perairan di wilayah masing masing