Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang Hadiri Diseminasi Kepatuhan Pelaporan
LHKAN Melalui Caraka Dan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Bersama Inspektorat Jenderal Kemenimipas RI.
ANEKAFAKTA.COM,Semarang - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Semarang melalui Totok Budiyanto, A.Md.IP, SH selaku Kepala Bapas 1 Semarang didampingi Agus Setyawan, SH, MH Kaur Kepegawaian dan Arif Agung Prasetya, SH , MH selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepatuhan Pelaporan LHKAN melalui aplikasi CARAKA, Pencatatan Hukuman Disiplin, serta Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan RI di Kantor Wilayah Direktorat Imigrarsi Jawa Tengah, Kamis (28/8/2025).
Acara ini dihadiri oleh perwakilan Satuan Kerja (Satker) Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Jawa Tengah. Kegiatan dibuka langsung oleh Ika Yusanti, Bc.IP, SH, M.Si selaku Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan RI yang menegaskan pentingnya penguatan budaya integritas melalui pemenuhan kepatuhan pelaporan dan survei internal berdasarkan surat Inspektorat jenderal Nomor : INJ-PW.02.04-127 tanggal 25 Agustus 2025 hal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Jenderal di Lingkungan
Kantor Wilayah Jawa Tengah.
"Pelaporan melalui CARAKA, pencatatan hukuman disiplin, dan pelaksanaan SPI adalah instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas kinerja serta memperkuat budaya integritas. Saya berharap seluruh satuan kerja di Jawa Tengah menjadikan ini sebagai momentum untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat komitmen bersama," tegas Ika Yusanti.
Dalam kesempatan ini, Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang menegaskan kesiapan untuk mendukung penuh program yang menjadi bagian dari penguatan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.
"Kami seluruh jajaran Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh pelaporan melalui aplikasi CARAKA, pencatatan hukuman disiplin, dan pelaksanaan SPI berjalan sesuai ketentuan. Ini adalah langkah nyata dalam membangun kepercayaan publik terhadap Pemasyarakatan," terang Agus Setyawan selaku Kaur Kepegawaian.
Salah satu staf Arif Agung Prasetya selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda yang turut hadir kegiatan desiminasi menambahkan, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman teknis terkait pelaporan dan pengisian survei.
"Dengan mengikuti kegiatan ini, kami semakin memahami indikator yang dinilai dan mekanisme yang benar, sehingga implementasinya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dapat berjalan sesuai standar dan tepat waktu," jelasnya.
Dalam sesi pemaparan, dijelaskan bahwa Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 akan melibatkan seluruh UPT Pemasyarakatan, termasuk Lapas, Rutan, dan Bapas dilingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah. Data SPI yang valid dan akurat akan menjadi salah satu penentu dalam penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian.
Manfaat Monev Bagi Pelayanan Publik
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kepatuhan pelaporan dan survei integritas, Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang berharap dapat meningkatkan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Hal ini berdampak pada pelayanan publik yang lebih transparan serta pembinaan Warga Binaan serta bimbingan pembinaan klien Pemasyarakatan yang lebih optimal.
"Kami mendukung penuh upaya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah berkolaborasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan RI dalam meningkatkan akuntabilitas dan integritas melalui kegiatan ini. Komitmen kami adalah memastikan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang menjadi Satuan Kerja (Satker) yang tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang bersih dan berkualitas bagi masyarakat dan klien Pemasyarakatan," tegas Totok Budiyanto, A.Md.IP, SH selaku Kepala Bapas Kelas I Semarang.
Melalui keikutsertaan ini, Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang meneguhkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola demi terwujudnya Pemasyarakatan yang PRIMA : Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel.
Darman/red
Posting Komentar