APIK Indonesia Network; Diperlukan Dukungan Semua Pihak Untuk Aksi Nyata, Bagaimana Posisi Indonesia?

APIK Indonesia Network; Diperlukan Dukungan Semua Pihak Untuk Aksi Nyata, Bagaimana Posisi Indonesia?

JAKARTA,ANEKAFAKTA.COM

Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia Network) pada diskusi Suara Millenial terkait perubahan iklim pada hari Kamis tanggal 28 November 2019. Dunia saat ini dihadapkan pada perubahan iklim yang semakin besar, emisi masih terus meningkat, aksi iklim belum menunjukkan hasil yang maksimal, Kamis, (28/11/2019).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perlu pertimbangankan UU perubahan iklim dikarenakan seluruh dunia saat ini dihadapkan pada tantangan perubahan iklim yang semakin besar.

Ketua Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia Network) Mahawan Karuniasa mengatakan dalam diskusinya, diperlukan dukungan untuk semua pihak untuk aksi nyata menghadapi perubahan iklim, terutama dukungan aktor politik di Legislatif, DPR, dan DPRD.

Ditambahkan Mahawan," emisi masih terus meningkat, aksi belum menunjukkan hasil kongkrit,"ujarnya.

Berdasarkan laporan UN Environment Programme 2019, sampai dengan tahun 2018 emisi global masih akan terus meningkat, dan mencapai 55 Giga Ton, sedangkan pada tahun 2017 berada pada level 53 Giga Ton. Padahal untuk mencapai target dibawah 2 derajad Celsius, maksimal emisi global 

adalah 41 Giga ton pada tahun 2030, atau bahkan harus dibawah 25 Giga ton jika suhu permukaan bumi diharapkan tidak naik lebih dari 1,5 derajad Celsius.

"Para delegasi dari seluruh dunia akan hadir di Madrid untuk Konferensi Perubahan Iklim PBB yang ke-25 atau COP 25. Koferensi akan dibuka pada 2 Desember dan berakhir pada 13 Desember 2019," ucap ketua APIK Indonesia Network

Salah satu agenda utama adalah menuntaskan pedoman implementasi Paris Agreement. Bersamaan dengan upaya mengurangi komplikasi regulasi, dalam konteks nasional, UU Perubahan Iklim perlu menjadi wacana yang dapat dipertimbangan sebagai instrument untuk menjamin semua lapisan masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai 

mandat Undang-Undang Dasar, demikian tutup Mahawan. 

(Eva/Nvd)