LSM GKS Dukung Pansus DPRD Sampang, Telusuri Tak Tercapainya Target PAD Pengelolaan Pasar
SAMPANG, Anekafakta.com - Temuan dari Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Sampang Madura Jawa Timur terkait tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 sektor pengelolaan Pasar menjadi perhatian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Kawal Sampang (GKS)
Diungkap oleh H Tohir selaku Pembina LSM GKS selasa 27/5, atas tidak tercapainya target PAD sektor pengelolaan Pasar ini maka yang paling bertanggung jawab adalah Hj Chairijah SH MH Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Sampang selaku pimpinan dari Dinas yang
menjadi leading sector pengelolaan Pasar
"Kepala Diskopindag ini terlalu beretorika dan berinovasi namun gagal mengimplementa sikan konsepnya ditataran bawah, melesetnya target PAD ini menjadi bukti kegagalannya," ujar H Tohir
Ditegaskan, pihaknya mendukung langkah Pansus LKPJ DPRD Sampang yang akan mengurai benang merah dan menelusuri penyebab melesetnya target PAD sektor pengelolaan Pasar
Sebelumnya pada senin 28/4 lalu, dalam pembahasan Pansus LKPJ DPRD Alan Kaisan sebagai Ketua Pansus mengungkapkan bahwa target PAD pengelolaan Pasar jauh dari harapan, pasalnya target PAD sebesar 6 M itu hanya tercapai 3,2 M atau sekitar 6 ℅
Dijelaskan oleh Alan Kaisan saat itu bahwa OPD penghasil PAD itu seharusnya dapat memenuhi minimal 90℅, tetapi jika hanya 60℅ maka jauh dari katagori sukses
Menurut Alan Kaisan Pansus akan mendalami dugaan adanya masalah dalam pengelolaan termasuk ketidak patuhan pedagang atau kemungkinan tidak tertibnya laporan dari Pengelola Pasar
Menanggapi hal tersebut kepada sejumlah wartawan Hj Chairijah SH MH Kepala Diskopindag menjelaskan bahwa rendahnya PAD tahun 2024 dipengaruhi oleh masa transisi kebijakan, dimana sebelumnya pembayaran retribusi menggunakan sistem harian dan tiga tahunan
Namun pasca diberlakukannya UU nomor 1 tahun 2022 dan Perda nomor 61 tahun 2024 pembayaran beralih ke sistem tahunan untuk Kios dan Los, sehingga dengan perubahan ini banyak pedagang yang nunggak tetapi dari sisi lain data pedagang lebih akurat dan berdampak positif terhadap efektifitas penagihan
Disebut juga oleh Hj Chairijah SH MH pada tahun 2023 capaian PAD pengelolaan Pasar sebesar 3,5 M terbantu dengan penerimaan perpanjangan izin sebesar 330 juta, jadi capaian pada tahun 2024 sebesar 3,2 M ini dirasa sudah cukup untuk masa transisi kebijakan. (Imade)
Posting Komentar