Jakarta ,Anekafakta.com— Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, Vita Ervina, menyoroti berbagai temuan di lapangan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan standar menu dan alokasi harga per porsi yang telah ditetapkan. Hal itu dikatakan Vita Ervina dalam sesi wawancara dengan awak media, Selasa (10/3/2026) di Jakarta.
Menurut Vita, laporan dari masyarakat serta sejumlah sekolah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kualitas menu makanan yang disajikan dengan besaran anggaran yang dialokasikan. Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani agar tujuan program untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai secara optimal.
"Program MBG merupakan investasi negara untuk masa depan generasi Indonesia. Karena itu, tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas gizi maupun transparansi penggunaan anggaran. Jika menu yang diterima siswa tidak mencerminkan alokasi harga yang sudah ditetapkan, maka ini menjadi sinyal bahwa perlu ada pembenahan serius dalam pengawasan pelaksanaan program," ujar Vita.
Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang kesehatan, Komisi IX DPR RI mendorong Badan Gizi Nasional untuk segera mengambil langkah korektif dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa setidaknya ada beberapa langkah penting yang perlu segera dilakukan oleh BGN, seperti ;
Pertama, melakukan audit cepat di lapangan terhadap penyedia makanan dan satuan pelaksana untuk memastikan kesesuaian antara anggaran per porsi, komposisi menu, serta kualitas bahan makanan yang digunakan.
Kedua, memperkuat standarisasi menu nasional yang lebih rinci dan terukur, sehingga setiap komponen makanan seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah memiliki porsi yang jelas sesuai standar gizi dan nilai anggaran.
Ketiga, menerapkan sistem transparansi biaya menu, sehingga setiap penyedia makanan memiliki rincian biaya yang jelas dan dapat diawasi oleh pemerintah daerah, sekolah, maupun masyarakat.
Keempat, memperkuat mekanisme pengawasan berlapis dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, sekolah, serta komite sekolah agar pengawasan terhadap kualitas makanan dapat berjalan lebih efektif.
Kelima, memberikan sanksi tegas kepada penyedia makanan yang tidak memenuhi standar, termasuk evaluasi kontrak hingga pemutusan kerja sama apabila ditemukan pelanggaran serius.
"Program ini menyangkut kebutuhan gizi anak-anak kita. Negara harus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai dalam bentuk makanan bergizi kepada para siswa sebagai penerima manfaat," tegas Vita.
Tidak lupa, Vita juga menambahkan bahwa Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
"Program yang baik harus dijalankan dengan tata kelola yang baik pula. Karena itu, penguatan pengawasan dan transparansi pelaksanaan menjadi kunci agar program MBG benar-benar mampu meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia," pungkas Vita Ervina.
(Ikh)
Posting Komentar