Rekomendasi BPP HIPKA Indonesi Untuk Pemerintah, Ketua Ato Ismail: Hipka Siap di Libatkan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
JAKARTA,anekafakta.com
Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (BPP HIPKA) Ato' Ismail, mendorong pemerintah agar melibatkan pengusaha HIPKA dalam program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas, saat ia di temui sejumlah media usai acara Rakernas HIPKA II, Hotel Sahid Sabtu, (29/5/2021).
Ismail menilai bahwa salah satu satu rekomendasi eksternal Rakernas HIPKA II adalah mendukung misi kebangkitan UMKM di Indonesia yang kini dilanda covid 19 dan juga mengharapkan produksi sandang, pangan dan papan diprioritaskan, dimana ada 64 juta UMKM di Indonesia yang memberi 60% PDB Nasional. hal inilah pemerintah diharapkan melibatkan pengusaha UMKM. Artinya dengan pelibatan pengusaha UMKM dalam hal memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Ujar Ato, panggilan akrab salah satu pengusaha properti ini.
Sebagai pengusaha rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah melihat ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) yang menghambat realisasi tujuan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Berdasarkan Permen itu, perumahan sulit mendapatkan bantuan prasarana karena syaratnya yang berat. Kata Ketua HIPKA.
Ia menambahkan bahwa Syarat yang menyulitkan itu seperti Site Plan minimal 100 rumah dan harus dibangun satu tahun sebelum pengajuan, dan hanya dibantu 30 persennya, padahal kata Ato ada Permen PUPR Nomor 03 /PRT/M/2018, perlu di revisi sebab sulit diterapkan lagi di era pandemi covid 19. Pungkas Ato Ismail
Sementara Ketua Umum (Ketum) BPP HIPKA, Tubagus Farich Nahril mengatakan bahwa UMKM paling merasakan dampak Covid-19, dalam masa pandemi covid 19 tentu seluruh aktifitas masyarakat dibatasi, Pembatasan dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona yang belum membaik, sehingga Pembatasan inilah membuat ruang gerak masyarakat sangat mempengaruhi aktifitas perekonomian. Kata Tubagus
Tentu ini menjadi Pengaruhnya paling dirasakan oleh sektor UMKM, akibat pandemi (corona), penurunan permintaan menjadi awal dari goncangan ekonomi UMKM, Untuk mengetahui kondisi dan solusi UMKM di masa sulit ini, isu UMKM menjadi topik kajian Rakernas HIPKA II ini, dan Walaupun UMKM paling terkena dampak (corona). Namun sektor UMKM pula yang diharapkan cepat bangkit, untuk menopang ekonomi. Terutama ekonomi menengah ke bawah," Tukas Tubagus.
Kemudian harapan Rakernas HIPKA juga datang dari Ketua Panitia OC Rakernas II HIPKA, Andi Faizal Jollong yang mengharapkan konsolidasi organisasi selesai sebelum Musyawarah Nasional (Munas) HIPKA. Ia katakan juga ke seluruh BPW HIPKA sudah terbentuk di seluruh Indonesia sebelum Munas HIPKA. Kata Ketua Panitia.
Ia menambahkan di akhir ini bahwa Munas HIPKA, yang sedianya digelar 2021, melalui forum rakernas diundur jadi pertengahan tahun 2022, Karena corona, dan dalam rangka konsolidasi organisasi juga. Di akhir acara juga, ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan Rakernas HIPKA II 2021 ini," tutup Ical atau Ketua Panitia OC Rakernas II HIPKA, Andi Faizal Jollong.
Eva/Red
Posting Komentar