Peta titik Koordinat salah satu Jalan Kabupaten di Sampang
For-Apokpak Sampang, Sedang Mengkaji Usulan Mempansuskan Kegiatan Pokir TA 2024
ANEKAFAKTA.COM,SAMPANG
Walaupun masih tahapan penyempurnaan pembentukan wadah yang menaungi, namun gerakan dari Forum Aspirasi Pokok Pikiran Rakyat (For-Apokpak) Sampang Madura Jawa Timur mendapat atensi positif dari berbagai elemen masyarakat setempat
Terbukti wadah yang rencananya dibentuk untuk mengawal kegiatan program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di Sampang ini memunculkan antusiasme elemen masyarakat untuk bergabung
Tidak hanya itu, bahkan ada masukan baik mewakili Lembaga maupun warga masyarakat yang mengusulkan supaya membentuk Panitia Khusus (Pansus) program Pokir DPRD TA 2024 di Sampang
Saat ditemui di Cafe yang ada di jalan Makboel Kelurahan Polagan rabu 7/5, Amir Sanusi Kurniawan ST salah satu dari tiga Aktivis For-Apokpak yang ikut konkow menuturkan bahwa saat ini sedang masa konsolidasi penyempurnaan pembentukan wadah sembari menerima respon maupun aspirasi dari warga masyarakat
Ia membenarkan adanya usulan untuk membuka Posko Pengaduan termasuk membentuk Pansus kegiatan Pokir DPRD TA 2024
"Kami tampung dulu, nanti pada waktu yang tepat usulan itu akan dibahas pasca finalisasi pembentukan For-Apokpak," ujar Amir Sanusi Kurniawan ST
Sementara ditempat yang sama Parman Sugali Aktivis For-Apokpak yang lain mengaku jika usulan itu sangat menarik dan perlu kajian lebih mendalam
"Saya sih sepakat selama itu positif untuk masyarakat Sampang kedepannya, dengan semangat untuk membenahi tatanan yuridis yang berdampak terhadap nilai nilai edukasi di masyarakat serta dampak sosial lainnya," tutur Parman Sugali
Masih menurut Parman Sugali, diakui atau tidak selama ini kegiatan Pokir DPRD belum tersentuh akibat keterbatasan akses informasi maupun ketidak pahaman terkait alokasi penempatan kegiatan yang bersumber dari APBD tersebut
Disinggung tentang usulan pembentukan Pansus yang pasti akan dinilai latah dan apalagi For-Apokpak hanya sekedar Forum Elemen masyarakat non Parlemen
Dengan nada rendah, Parman Sugli menilai wajar penilaian itu muncul namun ditegaskan jika rencana ini terealisasi menjadi wujud keterlibatan masyarakat dalam proses Pembangunan Daerah serta mendorong partisipasi aktif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam Pembangunan yang berbasis Aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki, bertanggung jawab dan menjadi bagian dari Pembangunan tersebut
Menurutnya masyarakat juga berhak melakukan fungsi kontrol untuk menjadi penyeimbang karena anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut dari APBD yang notabene berasal dari uang rakyat juga
"Jika terwujud pertimbangan membentuk Pansus internal ini kan karena Pengusulnya dari pihak Legislatif, sedangkan perencanaan dan penyedia anggaran dari pihak Eksekutif, jadi jika bukan kita ini siapa lagi," tandasnya
Diungkap, saat ini dari Lembaga yang tergabung, pihaknya memiliki dokumen pendukung termasuk hasil investigasi di lapangan serta refrensi dari sumber tertentu
Ditambahkan, tanpa bermaksud menggurui Ia hanya berharap agar kegiatan Pokir DPRD TA 2025 ini betul betul dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku serta tidak perlu memaksakan diri untuk menabrak ketentuan yang ada
Dan disarankan bila kegiatan hasil aspirasi itu terpaksa ditempatkan di Jalan lingkungan (Desa) untuk yang kegiatan fisik baik yang melalui DPUPR maupun DLH lebih baik menggunakan jalur Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Desa. (Imade)
إرسال تعليق