Jakarta, Anekafakta.com— Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak pemerintah untuk melakukan langkah cepat, terkoordinasi, dan transparan dalam menangani kasus hilangnya tiga Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia di Selat Hormuz menyusul insiden meledaknya kapal tugboat Musaffah 2.
Menurutnya, situasi konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah, khususnya setelah meningkatnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz, menimbulkan risiko serius bagi keselamatan pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor maritim.
"Keselamatan WNI, khususnya para pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai ABK, harus menjadi prioritas utama negara. Pemerintah harus memastikan proses pencarian dilakukan secara maksimal serta memberikan pendampingan penuh kepada keluarga korban," tegas Vita Ervina dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).
Lebih lanjut, Ia menilai peristiwa ini menjadi pengingat serius bahwa pekerja migran Indonesia yang bekerja di wilayah dengan risiko konflik tinggi membutuhkan sistem perlindungan yang lebih kuat, baik dari sisi penempatan, pemantauan kondisi kerja, hingga mitigasi risiko di kawasan rawan konflik.
Politisi fraksi PDI Perjuangan itu juga meminta Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), serta kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan koordinasi dengan otoritas negara setempat maupun perusahaan pelayaran guna memastikan proses pencarian berjalan optimal.
"Negara harus hadir secara nyata. Koordinasi lintas kementerian dan diplomasi dengan otoritas setempat harus dilakukan secara intensif agar pencarian dapat segera menemukan titik terang," ujarnya.
Selain itu, Komisi IX DPR RI akan terus memantau perkembangan kasus ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Vita juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia di sektor maritim, terutama yang bekerja di jalur pelayaran internasional yang memiliki tingkat risiko tinggi akibat konflik geopolitik.
"Kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Pemerintah perlu memperkuat sistem mitigasi risiko dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, agar keselamatan mereka lebih terjamin di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu," tutupnya.
(Ikh)
إرسال تعليق