WONOSOBO, Anekafakta.com- Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, menyoroti serius dugaan kelalaian pengawasan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul berbagai laporan dan temuan berulang terkait menu yang tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi. Temuan tersebut meliputi buah dalam kondisi rusak, lauk yang basi, hingga telur yang disajikan dalam keadaan mentah.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI itu menilai kejadian tersebut menjadi peringatan keras atas lemahnya fungsi pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjamin keamanan serta kualitas makanan bagi para penerima manfaat.
"Program Makan Bergizi Gratis menyasar anak-anak, sehingga pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan standar minimal. Keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama,"jelas Vita Ervina, dalam sesi wawancara dengan awak media di Wonosobo, Rabu (4/3/2026).
Ia menekankan bahwa langkah klarifikasi semata atau penonaktifan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidaklah cukup. Menurutnya, BGN perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan pangan, proses distribusi, hingga pengawasan di lapangan.
"BGN wajib menyampaikan hasil investigasi secara terbuka kepada publik. Evaluasi total harus dilakukan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi," tegasnya.
Selain aspek keamanan pangan, Vita Ervina juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam perencanaan menu MBG yang selama ini disusun dan dijalankan secara internal oleh masing-masing SPPG. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas gizi serta perbedaan alokasi anggaran antar satuan layanan.
"Tanpa adanya standar menu yang baku dan mekanisme evaluasi yang konsisten, program ini berisiko tidak efektif, tidak efisien, dan membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran," jelasnya.
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perbaikan menyeluruh pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional melalui penguatan koordinasi serta pengawasan bersama BGN.
"Ke depan, kami mendorong adanya standar perencanaan menu yang jelas, terukur, dan diawasi secara ketat di seluruh satuan layanan, dengan menempatkan pemenuhan gizi, keamanan pangan dan keselamatan anak sebagai prioritas mutlak," pungkasnya.
(Ikh)
إرسال تعليق